NUBANDUNG.ID-Jejak sejarah Nahdatul Ulama (NU) yang pertama kali terjun ke politik praktis saat digelarnya Muktamar NU ke-XIX tahun 1952 di Eks-Balai Pertemuan Sekanak Palembang.
"Kita sedang menulis kembali sejarah NU, baik sosial, agama, maupun politik direkonstruksi agar sejarah NU lebih proposional. Karena sejarah NU banyak ditulis masih kurang banyak. Kita ingin utuh, makanya kita butuh agar butuh sumber asli arsip sejarah," ungkap KH Abdul Mun'im DZ peneliti dan sejarawan NU saat menerima serahan dokumen-dokumen sejarah NU dari tahun 1934-2000 oleh Ir A Dailami mewakili keluarga almarhum KH Abdul Malik Tadjuddin untuk dibawa ke PBNU.
Dilansir dari Tribun Muktamar NU Tahun 1952 di Palembang dengan ketua umumnya saat itu KH Idham Kholid. Yang kabarnya sempat akan di-tukar guling untuk dijadikan mal ternyata tidak jadi.
KH Abdul Mun'im DZ mengatakan pada tahun 1952 merupakan sejarah NU momen politik di Gedung Balai Pertemuan di Palembang. Untuk itu ia sedang mengumpulkan dokumen se-Indonesia sebagai bahan penulisan buku sejarah NU.
KH Abdul Mun'im DZ yang merupakan instruktur utama Lembaga Pendidikan Kader Penggerak (LPKP) NU datang langsung ke kediaman salah satu tokoh NU sekaligus ulama besar Kota Palembang, Almarhum KH Abdul Malik Tadjudin di Kampung 1 Ulu Laut Kecamatan SU 1 Palembang.
Menurutnya "terkesan jasa-jasa NU dinafikan oleh sejarahwan yang menulis selama ini, Kamis (20/7/2023).
Padahal peran perang 10 November di Surabaya tidak diangkat. Padahal peran NU sangat besar. Karena dikobarkan Resolusi Jihad.
Termasuk jasa NU dalam merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Juga peran NU pada pembebasan Irian Barat.
"Kita ingin menulis secara utuh dan proposional berdasarkan sumber sejarah. Dengan sumber ini akan kita serahkan ke ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) untuk dikelola dengan baik. Selain aman dan bisa diakses publik seluruh dunia," jelas KH Mun'im yang di kepengurusan PBNU era KH Said Aqil Siradj pernah duduk sebagai Wakil Sekjen (Wasekjen).
Sementara Ir A Dailami selaku putra sulung KH Abdul Malik Tadjudin mengatakan dengan penyerahan dokumen ini bisa menjadi amal jariyah bagi seluruh tokoh NU yang ada di Sumsel.
"Kami dari pihak keluarga almarhum KH A Malik Tadjuddin menyerahkan secara sukarela dokumen-dokumen sejarah dari tahun 1934-2000. Ini ada tiga bundel," kata Dailami.
Dijelaskannya apapun dokumen yang diserahkan ini ada teks asli pidato KH Wahab Abdullah salah satu Muktamar NU, strategi politik wirid doa-doa menghadapi Pemilu 1955, seruan untuk mendukung menjadi sukarelawan pembebasan Irian Barat.
Dailami mengatakan malahan ternyata Tahun 1926 dari pengurus NU Palembang Kiyai Pedatukan sudah mulai ikut Mukhtamar NU Pertama. Tapi belum diakui sebagai pengurus. Mungkin sebagai undangan luar biasa. Jadi tidak heran kalau ada dokumen NU di Palembang.
Data tahun 1934 selain pengurus NU Palembang yang disahkan sudah ada juga pengurus NU di beberapa cabang. Seperti Bangka Belitung, Sekayu.
KH Malik Tadjuddin untuk diketahui semasa hidupnya di Palembang sebagai Ketua MWC NU Seberang Uly Tahun 1939 dan jabatan lainnya hingga menjelang akhir hayat sebagai Mustasyar PWNU Sumsel sejak 1998. Sebelumnya menjabat Rois Syuriah PWNU Sumsel Tahun 1990-1998.
