NUBANDUNG.ID - Tokoh Muda Nasional, yang berkumpul dalam "Jaringan Indonesia Tunggal Ika" menolak wacana perpanjangan masa jabatan Presiden, anggota DPR dan kepala daerah. Semakin banyak civil society yang bersuara menolak wacana penundaan pemilu 2024, bukti rakyat Indonesia punya kesadaran tinggi berdemokrasi.
Hal itu disampaikan oleh salah satu inisiatornya, Rusli H. Fadli, dalam rilis yang diterima redaksi kabarindah.com.
"Menunda pemilu merusak demokrasi dan menciderai amanat reformasi yang kita perjuangkan berdarah-darah. Ini tiba-tiba ada gerakan perpanjang kekuasaan yang mengkhianati mandat rakyat, ada apa?." ujarnya.
Lebih lanjut, Rusli H. Fadli yang merupakan mantan ketua umum DPP IMM mensinyalir ada kepentingan segelintir orang di sekitar Presiden Jokowi yang tidak ingin kehilangan kekuasaan dan pengaruhnya.
"Ini seperti siluman, tidak ada yang mengaku. Bahkan Presiden Jokowi tidak mengetahui ini perintah siapa operasi menunda pemilu ini. Tiga ketum parpol bersuara bersamaan seperti ada pemandu suaranya dari balik panggung" Tukas Rusli.
Sementara itu, inisiator lainnya Taufiq Amrullah, yang juga mantan ketua umum PP KAMMI mengungkapkan,
"Telah lama kita dengar bisik-bisiknya di antara elit politik, cukup menyayat hati rakyat. Ini operasi illegal dalam demokrasi" tegasnya.
"Ini saatnya rakyat harus bersuara, tokoh bangsa dan civil society harus mengingatkan Presiden Jokowi. Ingat, mandat rakyat pada pemilu 2019 hanya sampai 2024." lanjutnya mengingatkan.
Rahmat Kardi yang merupakan mantan ketua umum PP GPI mempertanyakan legitimasi perpanjangan kekuasaan tersebut, "Kalau pemilu 2024 ditunda apakah mendapat legitimasi dari rakyat? Lembaga mana yang berwenang memutuskan. Apakah MPR atau Mahkamah Agung akan melantik perpanjangan kekuasaan tanpa mandat rakyat? Apakah presiden, anggota DPR, kepala daerah mau memperpanjang kuasa tanpa keringat pemilu?" jelasnya.
Refi Wahyuni, mantan ketua umum GMNI melanjutkan, "Jangan sampai bisikan-bisikan itu menjerumuskan Pak Jokowi ke jurang terdalam sejarah bangsa. Jangan alasan pandemi dan ekonomi, pemerintah mengorbankan demokrasi dan amanat reformasi. Kita justru sedang berjuang untuk reformasi total malah mau dibajak lagi." ungkapnya.
Sementara Delianur mantan ketua umum PP PII menegaskan, "Ingat. Roda kekuasaan berputar. Jangan terlena di atas puncak, badai bisa tiba-tiba datang. Pak presiden Jokowi jangan mau dijebak dan dijerumuskan. tinggalkanlah jejak-jejak terbaik untuk dikenang rakyat Indonesia." tegasnya.
