NUBANDUNG - Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyu Wijaya menyebut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar kurang sigap dalam penanganan Covid-19 varian delta.
Dia mengatakan, pihaknya sempat berdiskusi dengan Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Jabar, Daud Achmad jauh sebelum varian Delta terkonfirmasi di Kabupaten Karawang.
Tak lama berselang, diduga ada yang terpapar virus varian baru, lalu Pemkab Karawang mengambil sampel virus dari orang yang terpapar varian Delta dan dikirim ke Jakarta.
"Ternyata kita tidak punya infrastruktur. Kemudian, untuk mengantisipasi kemungkinan di Jabar ada virus Delta itu namanya WGS," kata Asep dalam keterangan yang diterima, Selasa (20/7/2021).
Namun, hasil Whole Genom Sequencing (WGS) atau pengurutan keseluruhan genom memerlukan waktu yang relatif lama sekitar satu bulan. Sedangkan, varian Delta di Kabupaten Karawang mulai dideteksi sekitar bulan Mei silam.
"Karawang itu terindikasi ada virus Delta ketika melalui proses pengujian klinis. Saya khawatir daerah lainnya bagaimana? Melakukan WGS atau tidak? Kalau melakukan kapan mengirim ke Jakarta?" ucapnya.
Politisi Partai Demokrat ini mengkhawatirkan sebaran varian Delta semakin meluas dan bisa jadi tidak hanya terjadi di Kabupaten Karawang. Jika dilihat berdasarkan Bed Occupancy Ratio (BOR) tingkat hunian tempat tidur rumah sakit di satu daerah melambung dengan tiba-tiba berarti ada sesuatu yang terjadi di bawah.
"Jadi ada lonjakan terpapar Covid-19 yang tiba-tiba meledak. Itu yang dari awal dikhawatirkan. Jangan-jangan ini virus Delta," ujarnya.
Lonjakan tersebut ditambah ketersediaan perlengkapan infrastruktur di Pemprov Jabar maupun di Pemda tidak ada. Hal tersebut berakibat tidak jelasnya jumlah pasti yang terkonfirmasi positif dan bisa jadi lebih dari data yang dimiliki.
"Pemprov Jabar harus mengantisipasi varian tersebut dengan infrastruktur seperti penambahan fasilitas isolasi mandiri (isoman), kamar tidur di rumah sakit, dan lainnya," pungkasnya.
Sumber: jabarnews.com
