Indonesia memang defisit dengan pemimpin yang bisa mengangkat negeri ini dari keterpurukan. Kebijakan yang tidak pro-rakyat, misalnya, seolah mendeskripsikan betapa bangsa ini tidak memiliki pemimpin yang peka terhadap persoalan rakyat.
Kalaulah pemimpin kita dari kalangan pengusaha, apakah tolok ukur kemajuan suatu Negara hanya akan diteropong dengan lensa kacamata untung-rugi. Maka, dalam segala kebijakan pun akan membebani dan memarjinalkan rakyat karena mereka dipandang sebagai pangsa pasar potensial untuk mengeruk keuntungan.
Misalnya, beras dalam negeri yang berkualitas diekspor ke luar negeri, sementara itu, rakyat harus membeli beras impor yang kualitasnya berada di bawah parietas padi lokal. Ini mengindikasikan bahwa pemimpin yang duduk di kursi kekuasaan menggunakan logika untung-rugi ketika memimpin bangsa.
Meminjam bahasa WS Rendra, ketika dirinya menerima gelar Doktor honoris causa dari UGM bahwa sekarang ini kekuasaan pejabat di atas kedaulatan rakyat. Tak heran jika banyak logika kepemimpinan menggunakan paradigma penguasaan potensi kekayaan Negara-rakyat.
APBN yang diartikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mestinya dibarengi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rakyat (APBR) yang seimbang. Jangan hanya Negara saja yang bisa mengeruk keuntungan.
Keuntungan tersebut adalah memperoleh keadilan dan kesejahteraan, misalnya, harga bahan pokok murah, tarif listrik yang sesuai dengan kantong rakyat, serta memiliki ketenangan finansial dan spiritual sebagai dampak positif dari eksistensi pemimpin yang menjadi suri tauladan.
Keuntungan tersebut adalah memperoleh keadilan dan kesejahteraan, misalnya, harga bahan pokok murah, tarif listrik yang sesuai dengan kantong rakyat, serta memiliki ketenangan finansial dan spiritual sebagai dampak positif dari eksistensi pemimpin yang menjadi suri tauladan.
Satu lagi, yang terlewatkan. Untuk memperbaiki kondisi acak-acakan di tubuh bangsa ini, kita harus – mengutip WS Rendra – mendirikan hukum yang adil. Karena biang keladi yang membuat bangsa ini terpuruk adalah kehadiran para pemimpin bangsa yang terjebak pada praktik kolusi, korupsi dan nepotisme.
Semoga saja di Negara Indonesia ini mewujud pemimpin yang emansifatoris, egaliter, equality, dan tanpa dihiasi tindakan pemimpin yang merangkap sebagai pebisnis dan mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Saya harap tidak ada pemimpin di tingkat daerah atau pun nasional yang punya talenta model kepemimpinan seperti itu. Amiin
Semoga saja di Negara Indonesia ini mewujud pemimpin yang emansifatoris, egaliter, equality, dan tanpa dihiasi tindakan pemimpin yang merangkap sebagai pebisnis dan mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Saya harap tidak ada pemimpin di tingkat daerah atau pun nasional yang punya talenta model kepemimpinan seperti itu. Amiin
