Sisindiran buat Politisi Sunda

Mun urang rek ka babatan/kade ulah make taksi/mun urang boga jabatan/kade ulah sok korupsi.

Sisindiran yang saya kutip di atas, sangat tepat diketengahkan untuk mengingatkan para politisi dari tatar Sunda agar tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan sendiri dan kelompok. Pesan inti sisindiran itu adalah ketika urang Sunda memiliki jabatan, jangan lantas menganut paham “aji mumpung”, mumpung memiliki jabatan, korupsi pun dilegalkan. 

Selain mengkritisi perilaku bejad, sisindiran di atas mengandung edukasi atau piwuruk bagi masyarakat Sunda yang sudah menjadi pejabat dan masih menjadi calon pejabat. Dengan sisindiran, rakyat Sunda disadarkan – kadangkala – jabatan bisa menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Karena itu, harus hati-hati dan mawas diri.

Melalui sisindiran, sebetulnya urang Sunda mencoba mengkritik perilaku pejabat yang seringkali lupa diri sehingga banyak yang korup. Sisindiran berasal dari kata sindir, yang berarti perkataan yang tidak langsung ditujukan kepada orang yang dimaksud. 

Sebagai salah satu bentuk sastra lama, di dalam sisindiran ada kritisisme, ucapan memojokkan, dan menyindir seseorang secara halus dengan merangkai kata-kata estetis penuh makna (paparikan dan sampiran).

Sunda antikorupsi

Nah, kepada politisi Sunda, kebersihan laku merupakan keniscayaan sebagai syarat menjadi seorang pejabat. Mereka, berkewajiban menjalankan amanah yang diberikan rakyat agar kepercayaan tidak ditukar dengan pengkhianatan. Korupsi dan buruknya pelayanan publik tidak semestinya dilakukan para pejabat karena demokrasi menjadikan rakyat sebagai tujuan berjalannya roda pemerintahan. 

Seandainya pada pemilu nanti mereka terpilih menjadi wakil rakyat, uang rakyat jangan diambil dengan cara korup, karena itu merugikan rakyat yang memilihnya.

Dalam falsafah hidup urang Sunda ketika akan mengambil sesuatu harus amit terlebih dahulu, sehingga di daerah pelosok masih bisa mendengar pepatah “amit memeh mipit”. Pesan moral pepatah ini, mesti dicamkan calon pejabat karena di dunia kepolitikan, segalanya bisa dihalalkan kalau tidak disertai dengan panduan etika-moral dalam mengemban jabatan. 

Nah, untuk konteks kepolitikan, Sunda tidak setuju dengan praktik korupsi dan itu berlangsung dari dulu, semenjak Negara ini belum merdeka.

Di dalam perbincangan masyarakat Sunda kita pernah mendengar istilah sindir-sampir, yakni kritikan yang didalamnya berisi hal-hal yang menyangkut kelebihan, kekurangan, dan kebejadan perilaku dari orang yang dikritisi. 

Saya berharap anggota legislatif dari kalangan Sunda menjadikan sisindiran sebagai bahan permenungan agar tidak terjebak pada perilaku korup. Ketika sisindiran yang menganjurkan atau mewajibkan pejabat urang Sunda untuk tidak korupsi itu saya rekam dengan perangkat HP, saya jadi bertanya pada diri sendiri.

Mungkinkah setiap pejabat nanti bisa menjadikan sisindiran itu sebagai reminder atau pengingat ketika akan menandatangani proyek yang tidak pro-rakyat? Saya harap mereka bisa…!

Mengkritisi

Selain kreasi kultural, sisindiran juga adalah media untuk mengkritisi kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan pemerintah yang sedang berkuasa. Dalam hal ini, sisindiran acapkali dicipta urang Sunda karena ketidaksetujuannya atas diskriminasi yang dilakukan pemerintah, seperti terjadi pada masa penjajahan Jepang. 

Sebab, di masa penjajahan bangsa Nippon ini, katanya, banyak terjadi eksploitasi terhadap rakyat nusantara, tak terkecuali masyarakat Sunda.

Kritisisme sebagai ketidakpuasan terhadap kinerja penjajah, khususnya Jepang (Nippon) bisa dibaca dalam sisindiran berikut: Sapanjang jalan cirebon/moal weleh diaspalan/sapanjang dijajah nipon/moal weleh tatambalan. 

Yang lainnya: Cau raja cau ambon/cau lampung cau batu/boga raja urang Nippon/urang kampong henteu nyatu. 

Ketika caleg menjadi anggota legislatif, saya pikir tidak pantas kalau memanfaatkan jabatannya untuk mengeruk kekayaan diri sendiri, karena mereka bukan penjajah. Licik kiranya kalau caleg menjadikan jabatan sebagai batu loncatan untuk memperkaya dirinya dan kelompok.

Mungkin, caleg yang mencalonkan di pemilu harus mendengarkan sisindiran berikut: Miyoto okaino/sora akete/bareto loba kejo/ayeuna hese beleke. Sisindiran ini adalah kritikan urang Sunda terhadap kebijakan diskriminatif negara Jepang ketika menjajah Indonesia. 

Meskipun, ditujukan kepada orang Jepang yang menjajah negeri kita, tidak salahnya kalau caleg yang akan menjadi pejabat merenungkan pesannya.

Kritikan Sunda (sisindiran) memiliki pesan etika-moral untuk berperilaku bersih dari laku jahat dan korup sebagai substansi dari falsafah hidup Ki Sunda. Ketika mereka menjadi pejabat, tidak boleh melakukan tindakan korup karena akan menyebabkan rakyat tertimpa krisis hidup (hese beleke). 

Sisindiran di atas semoga saja dapat menyindir politisi Sunda yang hanya mementingkan kekuasaan kelompok semata: memperkaya diri sendiri dan kelompok.

Akhirulkalam, wening ati dari niat-niat yang tidak baik adalah keinginan dan harapan Ki Sunda bagi anak-anaknya yang tertarik menjadi pejabat. Mungkin sisindiran pada awal tulisan perlu dikutip kembali untuk mengokohkan tekad dan niat. Mun urang rek ka babatan/kade ulah make taksi/mun urang boga jabatan/kade ulah sok korupsi. Wilujeng pemilu ah... !